Pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan anggaran khusus untuk kelurahan. Padahal dana kelurahan sangat membantu menyelesaikan program pembangunan skala kecil. Hasilnya sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Lurah Pejeruk Lalu Bagus Apriadi mengatakan, pemerintah pusat terakhir kali mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) tambahan untuk dana kelurahan pada tahun 2019. Anggaran itu difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas fisik di kelurahan. Pengelolaan dana itu memberikan ruang bagi kelurahan untuk menyelesaikan program sesuai usulan masyarakat. “Artinya, dana kelurahan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Bagus.
Pemerintah pusat saat ini, tidak lagi mengalokasikan anggaran bagi kelurahan, sementara pemerintah desa tetap mengelola anggaran miliaran setiap tahunnya. Kelurahan da pemerintah desa kata Bagus, memiliki tanggungjawab dan fungsi yang sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelurahan menjadi garda terdepan dalam setiap program pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak perlu membeda-bedakan dan membantu kelurahan agar lebih mandiri menyelesaikan permasalahan di wilayah mereka masing-masing. “Kami di kelurahan menjadi garda terdepan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kami dengan kepala desa sama,” ujarnya.
Untuk pekerjaan fisik yang diusulkan melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) mengandalkan program dari organisasi perangkat daerah dan pokok-pokok pikiran anggota Dewan. Namun, alokasi anggaran yang disediakan terbatas sehingga tidak semua usulan masyarakat terakomodir. Pihaknya memprioritaskan usulan dari masyarakat dan secara bertahap menyelesaikan agar tidak menimbulkan gejolak. “Kalau sumber dananya dari APBD terbatas, tetapi kita cukup-cukupkan saja,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan pemerintah pusat kembali menggelontorkan anggaran untuk kelurahan sehingga program fisik skala kecil bisa diinternvensi kelurahan tanpa harus menunggu program dari OPD teknis. (RYN)